1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Pengadilan Agama Masohi Bukber Bareng Warga dan Anak Yatim

    Pengadilan...

    Monday, 19 June 2017 02:00
  • PA Masohi

    PA...

    Monday, 19 September 2016 22:54
  • Perdana Kunjungan KPTA Ambon dan Tim Hatibinwasda kunjungi PA Masohi

    Perdana...

    Wednesday, 18 May 2016 00:14
  • PA Masohi Siap Pecahkan Rekor Tahun Lalu

    PA...

    Wednesday, 04 May 2016 00:48
  • Manfaatkan Waktu dengan Belajar SIPP

    Manfaatkan...

    Tuesday, 03 May 2016 01:59
  • KPA Masohi Lantik Pejabat Baru, Jangan Sampai Tercipta Dualisme Kepemimpinan

    KPA...

    Tuesday, 12 January 2016 00:45
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 105

Hak-hak pencari keadilan

HAK- HAK PENCARI KEADILAN

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

1.  Berhak mendapatkan pelayanan hukum

2.  Berhak segera diadili oleh Pengadilan         

3.  Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.    

4.  Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.    

5.  Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.    

6.  Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

7.  Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.    

8.  Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.    

9.  Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.    

10.Berhak segera menerima atau menolak putusan.    

11.Berhak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK dalam waktu yang ditentukan UU

12.Berhak menjawab gugatan, mengajukan rekonvensi, replik, duplik dan kesimpulan

13.Berhak mendapatkan informasi yang bersifat terbuka.

14.Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.  

(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

 

HAK MASYARAKAT

Masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan sebagaimana pasal 2 keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang keterbukaan informasi di Pengadilan nomor : 144/KMA/sK/VIII/2007 meliputi :

1.Informasi tertentu mengenai perkara;

2.Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan;

3.Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan pengadilan;

4.Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara, bagi pihak-pihak yang berperkara;

5.Informasi yang selama ini sudah diakses melalui publikasi pengadilan. 

6.Penjelasan mengenai kriteria informasi-informasi ini diatur secara rinci dalam Bab IV dari SK KMA No. 144/2007.

Pimpinan

Pegawai

Interaktif

Informasi & Pengaduan
   0914-22730

Gallery Foto PA Masohi

Kegiatan DYK Cabang Masohi

Go to Top