1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI MELANTIK PEJABAT FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

    KETUA...

    Wednesday, 16 January 2019 05:53
  • Pengumuman

    Pengumuman

    Wednesday, 24 October 2018 23:52
  • Upacara HUT RI ke 73, KPA Masohi : Teladani Para Pahlawan dengan Melayani Masyarakat

    Upacara...

    Friday, 17 August 2018 06:26
  • Buka Puasa Bersama Keluarga Pengadilan Agama Masohi

    Buka...

    Monday, 28 May 2018 00:30
  • Manfaatkan Waktu dengan Belajar SIPP

    Manfaatkan...

    Tuesday, 03 May 2016 01:59
  • KPA Masohi Lantik Pejabat Baru, Jangan Sampai Tercipta Dualisme Kepemimpinan

    KPA...

    Tuesday, 12 January 2016 00:45
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 105
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

SidangPerkara

16Jan

Buku Register Perkara

Buku Register Induk Perkara memuat seluruh data perkara baik tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga eksekusi. Buku ini berfungsi sebagai buku bantu yang mencatat perjalanan perkara sehingga memudahkan pencarian  data perkara yang diterima, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Ada beberapa macam Buku Register Perkara:

  1. Register Induk Perkara Gugatan
  2. Register Induk Perkara Permohonan
  3. Register Induk Perkara Banding
  4. Register Permohonan Kasasi
  5. Register Permohonan Peninjauan Kembali
  6. Register Penyitaan Barang Bergerak
  7. Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak
  8. Register Surat Kuasa Khusus
  9. Register Ekseskusi
  10. Register Akta Cerai
  11. Register Ekonomi Syari’ah
  12. Register Itsbat Rukyat Hilal
  13. Register Mediasi
25Jan
25Jan

 

6. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) :

1.

Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah
2.

Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004)
3.

Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989).
4.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
5.

Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK
6.

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
7.

Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah.
8.

Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
9.
Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :

a. Untuk perkara cerai talak :


1. Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil  Pemohon dan Termohon


2. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

b.
Untuk perkara cerai gugat :


Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari

 

Proses Penyelesaian Perkara

1.

Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK
2.

Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi
3.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.
4.

Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinaator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut.
5.

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
6.

Majelis Hakim Agung memutus perkara.
7.

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK
25Jan

PROSEDUR EKSEKUSI

 

1.Putusan telah berkekuatan hukum tetap

2.Tergugat (pihak yang kalah/dihukum melakukan sesuatu) tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela

3.Penggugat (pihak yang telah dikabulkan gugatnnya) mengajukan permohonan eksekusi ke PA yang memutus perkaranya.

4.Petugas meja I menaksir biaya eksekusi dan menuangkannya dalam SKUM (Surat Kuasa untuk membayar)

5.Pemohon eksekusi membayar panjar biaya eksekusi sesuai SKUM  ke bank yang ditunjuk

6.Bukti setoran panjar biaya eksekusi dan SKUM ditunjukkan ke petugas meja I

7.Permohonan dicatat di Register eksekusi

8.Berkas permohonan diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera

9.Ketua pengadilan mempelajari permohonan dan kemudian membuat surat penetapan aanmaning (teguran) kepada tergugat

10.Tergugat dipanggil untuk ditegur agar dalam waktu 8 hari melaksanakan isi putusan.

11.Penggugat/pemohon eksekusi melaporkan kepada ketua apakah 8 hari setelah ditegur tergugat melaksanakan isi putusan atau tidak

12.Jika dalam waktu 8 hari setelah ditegur tergugat tidak melaksanakan isi putusan maka ketua membuat surat perintah eksekusi

13.Panitera/jurusita memberitahukan kepada tergugat/tereksekusi tentang akan dilaksanakannya eksekusi

14.Pelaksanaan eksekusi.
25Jan

5. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi:

1.

Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
2.

Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
3.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
4.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
5.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
6.

Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
7.

sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
8.

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memorikasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
9.

Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :



a.Untuk perkara cerai talak

1. Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak.

2. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari


b.Untuk perkara cerai gugat :


Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

 

Proses Penyelesaian Perkara

1.

Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi
2.

Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.
3.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.
4.

Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.
5.

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
6.

Majelis Hakim Agung memutus perkara.
7.

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

Pimpinan

Pegawai

Interaktif

Informasi & Pengaduan
   0914-22730

Pengunjung Online

We have 46 guests and no members online

Gallery Foto PA Masohi

Kegiatan DYK Cabang Masohi

Go to Top