1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Pengadilan Agama Masohi Bukber Bareng Warga dan Anak Yatim

    Pengadilan...

    Monday, 19 June 2017 02:00
  • PA Masohi

    PA...

    Monday, 19 September 2016 22:54
  • Perdana Kunjungan KPTA Ambon dan Tim Hatibinwasda kunjungi PA Masohi

    Perdana...

    Wednesday, 18 May 2016 00:14
  • PA Masohi Siap Pecahkan Rekor Tahun Lalu

    PA...

    Wednesday, 04 May 2016 00:48
  • Manfaatkan Waktu dengan Belajar SIPP

    Manfaatkan...

    Tuesday, 03 May 2016 01:59
  • KPA Masohi Lantik Pejabat Baru, Jangan Sampai Tercipta Dualisme Kepemimpinan

    KPA...

    Tuesday, 12 January 2016 00:45
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 105

Kewenangan Umum Pengadilan Agama Masohi

KEWENANGAN DAN KOMPETENSI
PENGADILAN AGAMA MASOHI
 
Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam:

A.  BIDANG PERKAWINAN

  1. Izin beristri lebih dari seorang (Izin Poligamii).
  2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang Islam yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (Izin Kawin).
  3. Dispensasi kawin.
  4. Pencegahan perkawinan.
  5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
  6. Pembatalan perkawinan.
  7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
  8. Perceraian karena Talak (Cerai Talak).
  9. Gugatan perceraian (Cerai Gugat).
  10. Penyelesaian Harta Bersama (gono-gini).
  11. Penguasaan anak-anak.
  12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya.
  13. Penentuan kewajiban memberibiaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
  14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
  15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
  16. Pencabutan kekuasaan wali.
  17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
  18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang ada di bawah 18 tahun yang ditinggal kedua orangtuanya.
  19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
  20. Penetapan asal usul seorang anak.
  21. Putusan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
  22. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
  23. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah).
  24. Wali adhall (berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tantang Wali Hakim).

B. WARIS, WASIAT, HIBAH, WAKAF, ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH

  1. Gugatan waris
  2. Penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya
  3. Permohonan harta peninggalan di luar sengketa
  4. Wasiat
  5. Hibah
  6. Wakaf
  7. Zakat
  8. Infaq
  9. Shadaqah

C. EKONOMI SYARIAH

  1. Bank Syariah
  2. Lembaga keuangan mikro syariah
  3. Asuransi syariah
  4. Reasuransi syariah
  5. Reksadana syariah
  6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
  7. Sekuritas syariah
  8. Pembiayaan syariah
  9. Pegadaian syariah
  10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
  11. Bisnis syariah

D. HISAB RUKYAT

  1. Penetapan (itsbat) kesaksian rukyat hilal
  2. Memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan arah kiblat dan waktu shalat

E. NASIHAT HUKUM ISLAM

  1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

Pimpinan

Pegawai

Interaktif

Informasi & Pengaduan
   0914-22730

Gallery Foto PA Masohi

Kegiatan DYK Cabang Masohi

Go to Top