Rapat Monitoring dan Evaluasi Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

(UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam)

Hak-Hak Perempuan

Pasca terjadinya perceraian perempuan berhak mendapat:

Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).
Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
Mut’ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
Hadhanah (pemeliharaan anak), adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (terlihat fungsi akalnya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

Hak-Hak Anak

Pasca terjadinya perceraian, seorang anak berhak mendapat:

Nafkah Madhiyah Anak (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).
Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.

Written by Super User on 16 August 2021. Hits: 500

Rapat Monitoring dan Evaluasi Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi

Senin,(16/08/2021) Pengadilan Agama Masohi melaksanakan Rapat Monitoring dan evaluasi bagian kepaniteraan.

Rapat dipimpin langsung oleh Panitera Dra. Alawiyah Mony dan Sitti Sarifah, S.Ag bertigas sebagai Notulen. Para peserta rapat dihadiri Panitera Muda, Panitera pengganti, Jurusita, dan Jurusita pengganti.

Dalam rapat tersebut, Panitera menyampaikan beberapa hal yang perlu di evaluasi yakni :

1. Dalam proses pelaksanaan pemanggilan para pihak, Jurusita harus segera upload panggilan yang telah ditandatangani para pihak ke SIPP di hari yang sama saat pemanggilan itu dilaksananakan.

2. Dalam proses Tabayyun, harus segera berkoordinasi dan memastikan bahwa panggilan telah disampaikan oleh Pengadilan Agama Lain jauh hari sebelum Sidang dilaksanakan.

3. Membuat keseragaman Format Berita Acara Sidang di pengadilan Agama Masohi untuk mempercepat proses upload BAS ke SIPP.

4. Proses penyelesaian perkara sidang keliling Harus diselesaikan maksimal dalam 1 bulan berjalan.

Add comment

JComments

Portal Pengadilan Agama Masohi

Aplikasi SIPP

SIWAS

e-Court

Zona Integritas

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

badilag wa

8 program utama

berakhlak badilag

Add comment

Hubungi Kami

Tautan Web

Mahkamah Agung RI

Ditjen Badilag

Direktori Putusan MA-RI

JDIH Mahkamah Agung

Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Pemerintah Daerah

Tautan Aplikasi

SIPP

Komdanas

SIKEP

SIMARI

LPSE

Info Perkara PA

SIPP PA Ambon

SIPP PA Tual

SIPP PA Namlea

SIPP PA Hunipopu

SIPP PA Hunimoa